6 Poin Penting SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

  • Whatsapp
skb 3 menteri tentang seragam
Ilustrasi. [Foto: Ist]

Kuarter.id – Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri pada jenjang sekolah dasar dan menengah resmi diteken pada tanggal 3 Februari 2021.

Menteri yang ikut serta dalam perumusan SKB tersebut di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qournas.

Read More

SKB ini muncul terkait polemik penggunaan seragam di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang menyita perhatian publik. Aturan sekolah tersebut menganjurkan siswanya untuk mengenakan jilbab termasuk bagi non-muslim. Permasalahan ini pun menyeruak usai viral di media sosial.

Berikut beberapa poin penting terkait aturan yang ditetapkan dalam SKB 3 menteri tersebut:

Baca juga: Ajarkan Literasi Media kepada Si Kecil

1. Pertimbangan Penerbitan

Dilansir dari lama Setkab Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, SKB 3 menteri ini muncul dengan peritmbangan:

  • Sekolah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi, konsensus dasar bernegara, membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut oleh seluruh warga sekolah.
  • Sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat antarumat beragama.
  • Pakaian seragam seluruh warga sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah darah (pemda) merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

2. Berlaku Bagi Sekolah Negeri

Keputusan dalam SKB 3 menteri hanya mengatur penggunaan seragam di sekolah negeri. Menurut Nadiem Makarim sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas, maupun diversitas apapun.

Seluruh warga sekolah di sekolah negeri, baik itu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun orang tua bebas untuk memilih seragam baik dengan kekhususan agama maupun tanpa kekhususan agama.

3. Tidak Berlaku di Aceh

Dalam poin keenam yang tercantum di SKB 3 menteri tersebut, ditegaskan bahwa aturan ini tidak berlaku di Aceh. Sebab Provinsi Nanggro Aceh Darussalam memiliki kekhususan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh.

Baca juga: Mengenal Asesmen Nasional dan Bedanya dengan Ujian Nasional

Maka dari itu Aceh tetap dapat menggunakan peraturan sesuai ketentuan peraturan daerahnya.

4. Sekolah Wajib Mencabut Aturan Mewajibkan dan Melarang Seragam Khusus Keagamaan

Dalam poin keempat SKB 3 menteri disebutkan bahwa pemerintah daerah maupun sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan maupun yang melarang penggunaan seragam dan atribut sekolah yang sifatnya tidak menghargai keberagaman.

Adapun pencabutan aturan tersebut harus dilaksanakan paling lama 30 hari kerja setelah SKB 3 menteri ini ditetapkan, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2021.

5. Ancaman dan Sanksi Bagi Pelanggar

Dalam poin kelima, 3 menteri dengan tegas akan memberikan sanksi bagi sekolah yang malakukan pelanggaran.

  • Pemda dapat memberikan sanksi disiplin kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi keputusan SKB 3 menteri ini.
  • Gubernur akan memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya.
  • Kemendagri dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota maupun gubernur.
  • Kemdikbud memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar terkait Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
  • Kemenag dapat melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat kepada pemda maupun sekolah. Serta dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi dari pemda, gubernur, kemendagri dan kemendikbud.

6. Pencabutan Dana BOS Bagi Sekolah yang Melanggar

Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tegas akan mengkaji ulang pemberian dana BOS bagi sekolah yang melanggar keputusan yang telah ditetapkan dalam SKB 3 menteri terkait penggunaan seragam dan atribut keagamaan.

Bahkan selain pencabutan dana BOS, Kemendikbud juga siap melakukan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi pemberian bantuan atau dana dari pemerintah selain dana BOS.


Baca informasi lainnya hanya di Kuarter.id

Related posts